Posted by admin on January 24th, 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Dalam Perpres ini, pemerintah menegaskan bahwa untuk kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikt 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Selebihnya penataan Tata Ruang Pulau Kalimantan itu untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik; pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan secara berkelanjutan; kawasan beranda negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Malaysia; pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air; kawasan ekowisata berbasis hutan tropis dan wisata budaya Kalimantan; jaringan transportasi antarmoda; dan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Posted by admin on January 1st, 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.
Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.
Posted by admin on December 26th, 2011
Selasa besok, 27 Desember 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pokja REDD Kaltim akan melaksanakan diskusi terbatas bagi para pengambil keputusan di Kalimantan Timur. Beberapa pejabat yang diundang untuk hadir diantaranya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Kaltim, Kepala-kepala Dinas Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Prov. Kaltim, Ketua Komisi I, II, III, dan VI DPRD Prov. Kaltim, Bupati Berau, Bupati Malinau, Bupati Kutai Barat, Walikota Samarinda, Walikota Balikpapan, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Dewan Kehutanan Daerah Kaltim, anggota Pokja REDD Kaltim, GIZ Forclime, GIZ PPRK Kaltim, TNC, WWF Program Kutai Barat, dan beberapa undangan lainnya. Diskusi sehari ini akan dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan dengan tema “Updating Informasi tentang Perubahan Iklim, REDD+, dan Pengarusutamaannya dalam Program Pembangunan”.
Saat ini Kaltim telah mulai dengan persiapan untuk implementasi program REDD+, diantaranya telah dibentuk Pokja REDD Kaltim dan Pokja REDD Kabupaten Berau. Pokja REDD provinsi Kaltim bekerja dalam upaya untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi terkait isu REDD serta melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak dalam hal kebijakan, teknis/metodologis, kelembagaan, dan sebagainya, serta memperkuat tersedianya data dan informasi yang update. Pun tak kalah gesitnya, Pokja REDD Berau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Berau giat mengusung Program Karbon Hutan Berau (PKHB).
Posted by admin on November 20th, 2011
Kondisi tutupan hutan dapat menjadi tolok ukur dalam melihat tingkat deforestasi dan degradasi lahan di suatu daerah. Melalui analisis citra satelit yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sekaligus ground check pada berbagai tipe tutupan lahan maka dapat diperoleh data kondisi tutupan lahan yang terkini. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan akurasi dan analisis data yang dilakukan. Dengan mengetahui informasi tutupan lahan terkini maka dapat menjadi dasar analisis perubahan tutupan lahan berdasarkan data-data pada kurun waktu sebelumnya.
Kabupaten Berau menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai lokasi Demonstration Activites REDD di Indonesia terus berupaya memperkaya data-datanya bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui Program ForClime yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman.
Posted by admin on November 7th, 2011
Prospek perkebunan kelapa sawit Indonesia yang baik diharapkan memberikan manfaat yang menguntungkan baik dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan wilayah dan solusi pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang prospektif dan peluang untuk pengembangannya masih cukup terbuka pada hampir semua sub sistem dalam usaha agribisnis perkelapasawitan. Terbukanya peluang tersebut selain karena dukungan potensi sumber daya yang dimiliki (lahan yang sesuai agroklimat, tenaga kerja, teknologi, ketersediaan varietas/jenis unggul, dan tenaga ahli), juga karena kemampuan daya saing minyak sawit Indonesia dari negara produsen lainnya, ataupun dengan komoditas substitusi lainnya.
Produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional pada tahun 2010 mencapai 20,8 Juta Ton. Tahun 2011 produksi CPO akan diperkirakan meningkat 21 Juta Ton. Luasan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 di Indonesia kini sudah mencapai 7,5 juta hektar perkebunan kelapa sawit (Deptan-2009) dimana Berau memiliki potensi lahan untuk perkebunan + 453.388,43 Ha yang terbagi untuk 34 perusahaan.
