Posted by admin on April 24th, 2012
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan laporan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh semua organisasi PBB di seluruh dunia.
Laporan yang berjudul “Moving Towards a Climate Neutral UN” diterbitkan bersamaan dengan peringatan Hari Bumi 2012 yang berlangsung kemarin (22/4). Laporan ini adalah laporan tahunan ketiga yang memaparkan secara detail data emisi gas rumah kaca PBB pada tahun 2010 dan langkah-langkah yang ditempuh untuk menguranginya.
Dari laporan tersebut terungkap, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 54 organisasi PBB dengan 200.000 pegawai pada 2010 mencapai 1,8 juta ton setara emisi CO2. Jumlah ini sama dengan jumlah karbon yang diserap setiap tahun oleh hutan seluas 1.553 km2 atau setara dengan luas Pulau Faroe yang terletak di antara laut Norwegia dan samudra Atlantik utara.
Posted by admin on March 26th, 2012
Update Regulasi Nasional terkait program pemerintah dalam pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan (REDD+).
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menhut-II/2012 tentang Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demontration Activities REDD.
Posted by admin on January 24th, 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Dalam Perpres ini, pemerintah menegaskan bahwa untuk kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikt 45% dari luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Selebihnya penataan Tata Ruang Pulau Kalimantan itu untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk tenaga listrik; pusat pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; pusat perkebunan kelapa sawit, karet dan hasil hutan secara berkelanjutan; kawasan beranda negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Malaysia; pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air; kawasan ekowisata berbasis hutan tropis dan wisata budaya Kalimantan; jaringan transportasi antarmoda; dan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Posted by admin on January 1st, 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.
Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.
Posted by admin on December 26th, 2011
Selasa besok, 27 Desember 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pokja REDD Kaltim akan melaksanakan diskusi terbatas bagi para pengambil keputusan di Kalimantan Timur. Beberapa pejabat yang diundang untuk hadir diantaranya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Kaltim, Kepala-kepala Dinas Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Prov. Kaltim, Ketua Komisi I, II, III, dan VI DPRD Prov. Kaltim, Bupati Berau, Bupati Malinau, Bupati Kutai Barat, Walikota Samarinda, Walikota Balikpapan, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Dewan Kehutanan Daerah Kaltim, anggota Pokja REDD Kaltim, GIZ Forclime, GIZ PPRK Kaltim, TNC, WWF Program Kutai Barat, dan beberapa undangan lainnya. Diskusi sehari ini akan dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan dengan tema “Updating Informasi tentang Perubahan Iklim, REDD+, dan Pengarusutamaannya dalam Program Pembangunan”.
Saat ini Kaltim telah mulai dengan persiapan untuk implementasi program REDD+, diantaranya telah dibentuk Pokja REDD Kaltim dan Pokja REDD Kabupaten Berau. Pokja REDD provinsi Kaltim bekerja dalam upaya untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi terkait isu REDD serta melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pihak dalam hal kebijakan, teknis/metodologis, kelembagaan, dan sebagainya, serta memperkuat tersedianya data dan informasi yang update. Pun tak kalah gesitnya, Pokja REDD Berau bersama dengan Pemerintah Kabupaten Berau giat mengusung Program Karbon Hutan Berau (PKHB).
