Profil

Pada pertemuan Para Pihak ke-13 UNFCCC di Bali, Indonesia, permasalahan perubahan iklim bukan lagi semata terkait dengan permasalahan emisi gas rumah kaca dari sektor industri. Permasalahan penghilangan kawasan hutan (deforestasi dan degradasi) merupakan salah satu faktor utama yang dipandang meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer.

Dalam pertemuan para pihak (COP) ke-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark, dimana salah satunya dihasilkan “Copenhagen Accord”, maka Indonesia, sebagai salah satu negara penandatangan Kesepakatan Copenhagen tersebut harus mulai melakukan beragam aktivitas untuk lebih mematangkan persiapan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, hingga pertemuan berikutnya di Meksiko.

Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi nasional dengan anggaran mandiri dan dapat meningkat hingga 41%, jika kemudian terdapat bantuan-bantuan dari pihak luar. Pemerintah Pusat telah menyiapkan rencana aksi nasional perubahan iklim, serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diantaranya melalui penghentian deforestasi, pengendalian kebakaran hutan, pengawasan pembakaran lahan gambut, pengolahan daur ulang sampah dan memaksimalkan penggunaan energi alternatif.

Kabupaten memiliki peran yang strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim, sehingga menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk mulai menyusun rencana aksi dan melakukan serangkaian kegiatan dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya di sektor kehutanan.

Melihat hal ini, Kabupaten Berau yang masih memiliki kawasan hutan yang baik namun tetap menghadapi ancaman yang tinggi berupaya untuk berperan serta dalam menjaga kawasan hutannya dan berpartisipasi secara langsung dalam upaya pengurangan emisi melalui penghindaran terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Bersama dengan mitra utamanya yaitu The Nature Concervancy, Pemerintah Kabupaten Berau membangun diskusi-diskusi dalam pengembangan program REDD di Kabupaten Berau. Kegiatan ini telah dimulai sejak pertengahan tahun 2008. Dengan begitu banyaknya aspek yang harus dibahas dengan lebih mendetail dan melibatkan banyak sektor, maka Pemerintah Kabupaten membentuk suatu Kelompok Kerja yang secara khusus membahas persiapan dan pengembangan program REDD di Kabupaten Berau.

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) REDD Kabupaten Berau didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Berau nomor 313 tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 716 tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 merupakan wadah koordinasi lintas dinas di Kabupaten Berau. Kelompok Kerja ini berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Berau yang didalamnya tergabung berbagai instansi/dinas yang berhubungan dengan perencanaan serta pemanfaatan ruang di kabupaten seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Tata Ruang, Dinas Perkebunan, BKSDA serta kalangan swasta dan lembaga non pemerintah.

Powered by WordPress | Brand New Cheap Sprint Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre Blog, MMORPG Wallpapers and Homes For Sale