Latar Belakang

Terjadinya kerusakan dan degradasi hutan tropis sebesar rata-rata 13 juta hektar per tahun selama ini telah menyumbangkan sekitar 17% emisi gas rumah kaca di dunia. Kondisi ini akan menjadi ancaman serius bagi sumber mata pencaharian masyarakat lokal, daerah-daerah aliran sungai atau tangkapan air penting serta keanekaragaman hayati.   Pengurangan jumlah emisi karbon dari sektor kehutanan menjadi penting karena tidak saja mendukung upaya dunia untuk membatasi terjadinya peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, tapi juga untuk memberikan manfaat lain bagi kepentingan masyarakat dan keanekaragaman hayati.

Hutan tropis di Indonesia menduduki urutan ketiga terluas di dunia, namun di sisi lain laju kehilangan hutannya relatif sangat cepat.  Oleh karena itu, Indonesia memiliki posisi sangat penting dalam mensukseskan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Plus (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus (REDD+)).  Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi hingga 26% dari kegiatan bisnis yang tidak mengindahkan aspek pembangunan berkelanjutan (business as usual) di Indonesia pada tahun 2020.  Sebagian besar pengurangan emisi tersebut akan diperoleh dari sektor kehutanan dan tata guna lahan, karena merupakan sumber emisi paling besar dari emisi Indonesia.

Saat ini aksi nyata dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi karbon, baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.  Provinsi dan kabupaten di Indonesia, dimana beberapa dari provinsi dan kabupaten ini memiliki luas wilayah yang dapat menyerupai ukuran sebuah negara, dapat memberikan sebuah contoh   keberhasilan pengurangan emisi karbon dalam skala pengelolaan wilayah yang rasional dan hal ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pengurangan emisi karbon ditingkat nasional. Pemerintah Kabupaten, khususnya, mempunyai peranan penting dalam pengelolaan lahan di Indonesia karena memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan lindung, mengelola kawasan hutan produksi, dan mengelola lahan di luar kawasan hutan negara (Areal Penggunaan Lain-APL).  Pengembangan program REDD+ dalam wilayah Kabupaten dalam kerangka kemitraan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional akan banyak membantu Indonesia menemukan jalan menuju keberhasilan ditingkat nasional.

Kabupaten Berau dengan luasan 2.2 juta hektar setara dengan negara bagian New Hamsphire di Amerika Serikat, berhasil mempertahankan tutupan hutannya yang mencapai lebih dari 75% dan termasuk salah satu kawasan hutan hujan tropis yang masih utuh di Indonesia. Namun demikian, seperti di bagian lain di Indonesia atau negara berkembang lainnya, Berau juga membutuhkan peluang pengembangan ekonomi bagi masyarakatnya, terutama melalui kegiatan yang berbasis lahan. Kondisi ini mengakibatkan kelestarian hutan Berau  menghadapi ancaman dari adanya kegiatan penebangan baik legal dan illegal, pembukaan lahan untuk kebun sawit dan hutan tanaman industri, perluasan operasional tambang batubara, dan kegiatan ekstraktif  lainnya. Saat ini sekitar 39.000 Ha/per tahun hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi, dan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 20 juta ton – setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh lebih dari 3 juta kendaraan (mobil) per tahunnya.

Powered by WordPress | Brand New Cheap Sprint Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre Blog, MMORPG Wallpapers and Homes For Sale