Tujuan

Kemitraan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional, The Nature Conservancy (TNC), dan para pemangku kepentingan lainnya membuahkan sebuah program yang dikenal dengan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang memiliki visi:

Penerapan strategi pembangunan rendah karbon di tingkat kabupaten secara terpadu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan sumber matapencaharian masyarakat, serta dapat melindungi hutan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50% dari kegiatan-kegiatan yang tidak mengindahkan aspek pembangunan berkelanjutan (business as usual) pada tahun 2020, serta melindungi daerah aliran sungai   penting dan habitat berbagai spesies di Berau menjadi sebuah model untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur, di seluruh kawasan di Indonesia maupun dunia.

PKHB akan dimulai pada tahun 2011 dengan tahapan percontohan selama lima tahun, selanjutnya diikuti dengan penerapan pengurangan emisi karbon secara penuh pada tahun 2016.

Tujuan khusus dari tahapan percontohan selama lima tahun antara lain sebagai berikut:

  • Pengelolaan lahan yang efektif: sedikitnya 800.000 hektar (50% dari hutan di Berau) areal pada lanskap hutan yang diperuntukkan bagi fungsi produksi, perlindungan dan “bukan hutan” (areal penggunaan lain-APL) yang akan dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
  • Pengurangan emisi: pengurangan emisi hingga sedikitnya 10 juta ton karbon dioksida selama periode lima tahun atau sekitar 10% dari emisi sebesar 100 juta ton yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan aspek pembangunan berkelanjutan (business as usual). Hal ini akan menciptakan sebuah pijakan bagi pengurangan emisi yang kemudian ditindak lanjuti dengan investasi.
  • Sumber mata pencaharian yang berkelanjutan: meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan peluang sumber mata pencaharian bagi sedikitnya 5.000 penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang akan terlibat dalam PKHB.
  • Manfaat tambahan dari aspek lingkungan: mempertahankan ekosistem yang bernilai tinggi di sedikitnya 400.000 hektar lahan yang dikelola secara baik, termasuk terpeliharanya habitat spesies penting seperti orang utan dan terjaganya fungsi daerah aliran sungai sebagai sumber air minum yang bersih.
  • Peningkatan kapasitas institusi: meningkatkan pendanaan untuk mendukung pendanaan berkelanjutan bagi pengelolaan sumberdaya dan pengembangan personil di Berau sehingga dapat dihasilkan lembaga multi-stakeholder yang berkinerja tinggi dan cukup tangguh dalam mendukung pembangunan rendah karbon di masa depan.
  • Pembelajaran: mendokumentasikan dan membagi pengalaman PKHB, serta menyebarluaskan informasi dan hasilnya secara luas di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional di Indonesia, dan dunia.

PKHB merupakan program percontohan yang dapat membawa Berau menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang mampu melakukan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah.  Hal ini memiliki arti yang sangat penting, tidak saja bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat Berau, tapi juga untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020.  Saat ini yang terpenting bagi Berau adalah untuk tetap mengarahkan pembangunan yang berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan dimana Berau akan melakukan transformasi pengelolaan serta pengaturan sumber daya alam, termasuk didalamnya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme koordinasi.  Beberapa hal sedang terjadi secara bersamaan pada saat ini (lihat di bawah) dan respon yang tepat dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menghadapinya.

  1. Hutan Berau berada dalam keadaan kritis. Meski 75% dari tutupan hutan Berau masih dalam keadaan utuh, namun hutan Berau berada di posisi rentan karena besarnya tekanan pembukaan hutan untuk penggunaan lain (lihat Peta 1).  Saat ini faktor pemicu kerusakan hutan semakin menguat dan laju hilangnya hutan juga diperkirakan semakin cepat.  Namun demikian, masih ada cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan arah pembangunan Berau, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan Berau dan memastikan bahwa hutan Berau dapat terus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.
  2. Para pemangku kepentingan yang utama mendukung visi rendah karbon untuk kawasan Berau. Tekanan nasional dan internasional bagi kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, dibarengi dengan semakin diakuinya manfaat pengelolaan lahan secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat setempat menjadi kunci pendorong bagi pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sebuah model pembangunan “hijau” di Berau. Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kehutanan, perusahaan kayu (HPH), pengembang kebun sawit, kelompok masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya akan mendapatkan manfaat khusus dari adanya program pembangunan rendah karbon. Masyarakat akan memperoleh manfaat dari perwakilan yang efektif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, peluang sumber mata pencaharian yang semakin baik, dan hubungan yang lebih setara dan kolaboratif dengan perusahaan kayu, kebun sawit, dan dengan pengusaha lainnya.  PKBH yang telah dirintis sejak tahun 2008 oleh berbagai pihak di Berau telah mendapatkan respon positif dari Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kehutanan. Pada bulan Januari 2010 PKHB dicanangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai salah satu dari empat kegiatan percontohan (Demonstration Activity) yang terkait dengan REDD Plus di Indonesia.
  3. Berau diposisikan untuk memainkan peranan penting dalam mendukung implementasi REDD di tingkat Provinsi dan Nasional. Sebuah kajian Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Timur telah dimulai pada bulan Maret 2010, dengan tim inti yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Nasional Perubahan Iklim (yang dibantu oleh lembaga konsultan McKinsey & Company), TNC dan WWF.  Rencana Program dan kegiatan pengembangan PKBH akan menjadi masukan bagi rencana Pemerintah Provinsi, dan kedua upaya ini akan dikoordinasikan secara terus menerus untuk memaksimumkan dukungan dan hasil dari kedua upaya tersebut.  Kajian di Provinsi Kalimantan Timur ini akan dijadikan sebuah model bagi rencana pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi di Indonesia, dan selanjutnya akan dikembangkan oleh lima sampai sepuluh provinsi lainnya ditahun berikutnya.
  4. Meningkatnya perhatian international dan insentif untuk REDD+. Isu perubahan iklim mendapat perhatian yang sangat luar biasa mulai dari para pemimpin negara dan pimpinan sektor swasta, baik di negara maju dan berkembang, serta merupakan momentum penting bagi sektor kehutanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam mencari solusi masalah iklim.  Banyak negara mendukung REDD+ sebagai bagian penting dari kesepakatan iklim, dan ini direfleksikan dalam Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accord). Sebenarnya teks negosiasi REDD+ hampir saja disepakati pada saat Konferensi Kopenhagen.  – Enam negara (Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Perancis, Inggris, Australia) memberikan komitmennya untuk menyediakan 3.5 juta USD bagi implementasi awal REDD+ mulai 2010 – 2013 hingga program berjangkayang lebih panjang tersedia.  Disamping itu, ada harapan akan tersedianya dana tambahan yang dapat diperoleh pada tahun berikutnya.  Hasil dari komitmen ini akan jelas terlihat dengan sendirinya melalui meningkatnya pendanaan bagi REDD di Indonesia, termasuk penyebutan Indonesia sebagai satu dari lima negara utama bagi Program Investasi dan Hutan yang dikelola oleh Bank Dunia.

Powered by WordPress | Brand New Cheap Sprint Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre Blog, MMORPG Wallpapers and Homes For Sale